Data Dasar untuk Penghitungan DAU

Sebagai dasar untuk penghitungan Dana Alokasi Umum bagi daerah-daerah di Indonesia, maka BPS rutin memberikan data percepatan yang dibutuhkan guna menunjang penghitungannya. Data yang dimaksud adalah : Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu untuk level provinsi maupun kabupaten/kota. Semenjak tahun 2003, BPS diminta oleh DPR untuk meningkatkan kualitas data guna penghitungan DAU untuk setiap tahunnya. Peningkatan kualitas tersebut antara lain : pertama, meningkatkan validitas data agar dapat menggambarkan kondisi riil daerah yang sebenarnya dengan memperbaiki konsep dan definis variabel; kedua, meningkatkan akurasi data dengan memperluas cakupan dan cara penghitungan; dan ketiga, pemutakhiran data dengan mempercepat pengumpulan data yang selama ini mengalami keterlambatan (time gap). Adapun unsur-unsur untuk menghitung DAU adalah sebagai berikut :

Menurut data terakhir yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi selama tahun 2010 sebanyak 32.632 orang Sukabumi bekerja di Luar Negeri. Jumlah sebanyak itu tersebar di berbagai negara baik itu di timur tengah maupun asia. Angka itu terdiri dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal maupun yang tidak legal. Dari sejumlah TKI tersebut ternyata Tenaga Kerja Wanitanya (TKW) mempunyai proporsi yang mencapai 86 persen (28.148 orang) bila dibandingkan dengan tenaga kerja pria yang hanya 13,74 persen (4.484).   Dari semua kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sagaranten menyumbang jumlah TKI yang paling besar yaitu sebanyak 2.384 atau sekitar 7 persen lebih. Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Curugkembar berturut-turut menempati urutan kedua dan ketiga terbanyak yaitu sebesar 6,6 persen dan 5,5 persen dari total semua TKI.

• Selama ini data kemiskinan sudah bisa dipublikasikan oleh BPS rutin tiap tahun. Angka kemiskinan tersebut merupakan hasil yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan bersifat makro. Artinya angka tersebut hanya merupakan data agregat. Selain itu data tersebut hanya bisa menggambarkan kondisi sampai tingkat Kabupaten/kota saja karena masalah besaran sampel yang diambil dalam survei tersebut. Besar kecilnya jumlah rumah tangga miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), karena rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Sebagai gambaran, GK untuk Kabupaten Sukabumi tahun 2008 sebesar Rp. 157.804 dan Tahun 2009 sebesar Rp. 174.793  .Berikut adalah series jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2002 s.d. 2010

 Jakarta, Pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat mulai tahun 2012. Jumlah kepesertaan direncanakan tetap 76,4 juta orang. ”Data didukung survei ulang Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli mendatang. Nantinya dilakukan pembaruan data mulai dari masyarakat sangat mikin, miskin, dan hampir miskin sebagai peserta Jamkesmas,” kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono usai rapat koordinasi mengenai Jamkesmas, Senin (23/5) di Jakarta. Agung mengatakan, jika sudah mencapai cakupan universal, semua masyarakat akan terjamin. Namun, iuran untuk masyarakat miskin tetap dibayar oleh pemerintah.